• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Mengawali tahun anggaran 2018, satker diminta mengirimkan penetapan petugas pengantar SPM, penetapan pejabat perbendaharaan, mengembalikan Pakta Integritas, dan mengisi reviu pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2017
          

Validasi Penyaluran SP2D Kepada Penerima Pembayaran

 

Dalam pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pembayaran atas tagihan kepada negara dari Kas Umum Negara kepada pihak-pihak yang ditunjuk dalam tagihan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam proses pembayaran tersebut KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memerintahkan Bank Operasional untuk mentransfer sejumlah dana tertentu dari Kas Umum Negara.

Dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), KPPN memerintahkan Bank Operasional untuk mentransfer dana ke rekening penerima yang terdapat pada bank umum sesuai dengan data supplier yang telah dikirimkan oleh satuan kerja (satker) dan divalidasi oleh SPAN. Transfer dilaksanakan oleh Kantor Pusat Bank Operasional ke bank penerima yang kemudian diteruskan ke rekening penerima. Transfer bisa terjadi kepada bank penerima yang sama dengan bank operasional atau bank yang berbeda, tergantung keberadaan rekening penerima.

Terdapat 4 (empat) Bank Operasional (BO) yang melayani penyaluran dana SP2D dan tugas penyalurannya, yaitu :

  1. Bank Rakyat Indonesia, bertugas melayani penyaluran SP2D ke rekening di Bank Rakyat Indonesia dan bank selain BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
  2. Bank Negara Indonesia, bertugas melayani penyaluran SP2D hanya ke rekening di BNI.
  3. Bank Mandiri, bertugas melayani penyaluran SP2D hanya ke rekening di Bank Mandiri.
  4. Bank Tabungan Negara, bertugas melayani penyaluran SP2D hanya ke rekening di BTN.

Dalam penyaluran dana SP2D, setidaknya terdapat 3 (tiga) metode penyaluran yang dilakukan oleh Bank Operasional, yaitu Overbooking, metode SKN/RTGS, dan metode Virtual Account.

Penjelasan atas ketiga metode tersebut sebagai berikut :

(1) Overbooking

  • Merupakan metode penyaluran SP2D dimana rekening BO dan rekening penerima dalam satu bank yang sama. Dalam SPAN, BO I BRI akan ditandani dengan nama paygorup RKPBUNP SPAN BRI yang akan menyalurkan dana ke rekening penerima di BRI.
  • Bank yang menggunakan metode overbooking hanya melakukan validasi terhadap nomor rekening saja, bukan terhadap nama pemilik rekening; sehingga apabila nama pemilik rekening yang dimasukkan pada data supplier benar, namun nomor rekening tersebut dimiliki oleh pihak lain pada BO dimaksud, maka dana akan tetap terkirim pada pihak penerima yang salah.

(2) SKN/RTGS

  • Merupakan penyaluran SP2D dimana BO dan rekening penerima tidak dalam satu bank yang sama (menggunakan bank yang berbeda). Sebagai contoh SP2D dengan paygroup RPKBUN SPAN BNI menyalurkan dana ke rekening penerima di Bank Mandiri atau ke BPD, Bukopin, BCA atau bank lainnya.
  • RTGS (Real-Time Gross Settlement) adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. Sistem RTGS yang dilaksanakan oleh BI, BI-RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp.100 juta ke atas dan bersifat segera (urgent).
  • SKN (sistem Kliring Nasional) adalah sistem transfer dana yang terdiri dari kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaiannya dilakukan secara nasional.
  • BO dalam melakukan pembayaran melalui emtode SKN/RTGS akan menerbitkan nomor SOR/BOR sebagai bukti bahwa pembayaran sudah dikirim ke bank penerima. Nomor SOR (Server Own Reference) merupakan bukti pembayaran dana SP2D dengan mekanisme SKN-BI sedangkan nomor BOR (Bank Own Reference) adalah bukti pembayaran dana SP2D dengan mekanisme BI-RTGS.
  • Bank Penerima yang menerima dana melalui SKN/RTGS akan melakukan validasi terhadap nomor rekening dan nama rekening, sehingga apabila salah satu dari validasi tersebut gagal maka akan terjadi retur.
  • Dalam hal dana belum masuk ke rekening penerima namun sudah ada nomor SOR/BOR yang membuktikan bahwa transaksi sukses dari BO ke Bank Penerima, maka kemungkinan terjadi hal sebagai berikut :
    1. Dana yang sudah masuk ke bank penerima namun dana masih ditahan dan belum disalurkan ke rekening penerima.
    2. Dana diretur oleh bank penerima namun dan tersebut belum dikirim kembali oleh bank penerima ke rekening retur BO.

(3) Metode Virtual Account

  • Penyaluran SP2D dengan rekening penerima menggunakan virtual account umumnya digunakan oleh PT. Pertamina, PT. PLN, PT. Telkom, PT. KAI dan di luar supplier tersebut.
  • Rekening yang menggunakan virtual account belum tentu dikethaui rekening aslinya oleh BO sehingga apabila terdapat SP2D dengan rekening virtual account agar dipastikan rekening tersebut sudah diaktifkan oleh bank penerima.
  • Apabila dana belum diterima dalam waktu yang lama karena menggunakan rekening virtual account, kemungkinan karena rekening virtual account belum aktif.
  • Satker yang akan mengajukan pembayaran menggunakan virtual account dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke cabang bank setempat apakah nomor virtual account tersebut sudah diaktifkan.

Satker diharapkan senantiasa memantau perkembangan proses pencairan dana yang diajukan kepada KPPN melalui Online Monitoring SPAN dan segera melakukan tindak lanjut jika ditemukan adanya retur SP2D atau kesalahan data supplier.

 

 Seksi Pencairan Dana KPPN Pangkalpinang 
 Berdasarkan Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan Nomor S-7389/PB.08/2015 tanggal 31 Agustus 2015.