• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Mengawali tahun anggaran 2018, satker diminta mengirimkan penetapan petugas pengantar SPM, penetapan pejabat perbendaharaan, mengembalikan Pakta Integritas, dan mengisi reviu pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2017
          

PMK 11 2016 : Penyaluran Gaji Pada Bank Umum Secara Terpusat

 

Pada tanggal 29 Januari 2016, Menteri Keuangan telah menandatangani Peraturan nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari PMK Nomor 14/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Dana SP2D Dalam Rangka Implementasi SPAN. Penerapan atas peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi dukungan pemerintah untuk mengembangkan sistem keuangan syariah.

Selama ini penyaluran gaji ke rekening PNS/Prajurit TNI/Polri telah dilakukan oleh Bank Umum yang bekerja sama dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Bank Umum yang yang ditunjuk sebagai penyalur gaji harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan agar dapat menjalankan tugasnya menyalurkan gaji tepat waktu. Dengan terbitnya PMK Nomor 11/PMK.05/2016 di atas, Menteri Keuangan menegaskan kembali mekanisme penyaluran dana gaji dan persyaratan bagi bank umum untuk dapat ditunjuk sebagai bank penyalur gaji. Bank umum disini dapat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank umum yang dapat menjalankan tugas penyaluran dana gaji harus memenuhi persyaratan tertentu, di antaranya :

  • beroperasi di Indonesia;
  • memiliki tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 3 pada dua periode terakhir pemeringkatan;
  • sanggup mematuhi ketentuan perundang-undangan;
  • bersedia diperiksa oleh Bendahara Umum Negara (BUN) / Kuasa BUN atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pembayaran gaji;
  • memiliki teknologi informasi yang berkualitas/handal;
  • lulus UAT(User Acceptance Test);
  • bersedia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyaluran dana SP2D pembayaran gaji.

Bank umum yang memenuhi persyaratan tersebut dan telah mengajukan diri dapat ditunjuk sebagai bank penyalur gaji melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kemitraan antara Kuasa BUN Pusat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dengan bank umum dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Untuk menjamin kelancaran penyaluran gaji, bank umum diwajibkan memiliki teknologi informasi yang handal meliputi pelaksanaan interkoneksi dengan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) secara langsung, melakukan transaksi overbooking / pemindahbukuan / SKN-BI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) / BI-RTGS (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement) dengan baik, dan menyediakan CMS (Cash Management System) yang dapat memberikan informasi mengenai mutasi saldo dan dana secara online-real time. Kuasa BUN Pusat harus dapat selalu memastikan bahwa sistem interkoneksi memenuhi persyaratan dengan menyelenggarakan UAT kepada bank umum penyalur gaji. Bank umum yang sebelumnya telah ditunjuk menjadi bank penyalur gaji sebelum PMK di atas berlaku juga harus membangun interkoneksi secepatnya, paling lambat satu tahun sejak PMK diundangkan. Bank umum yang tidak dapat memenuhi persyaratan dimaksud dapat dihentikan sebagai bank penyalur gaji.

Pelaksanaan pembayaran gaji dilakukan dengan melakukan dropping dana SP2D ke rekening penampungan pada bank operasional penyalur gaji. Rekening penampungan tersebut adalah Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji (RPKBUNP Gaji). Dropping dana dilakukan sebelum dilakukan penyaluran dana SP2D. Pemindahbukuan/transfer dana dari RPKBUNP Gaji ke rekening masing-masing PNS/Prajurit TNI/Polri dilakukan sesuai dengan tanggal SP2D pembayaran gaji. Setelah pemindahbukuan, dalam hal terdapat saldo pada RPKBUN Gaji pada akhir hari kerja penyaluran gaji, seluruh saldo dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara pada hari berkenaan.

Setiap PNS/Prajurit TNI/Polri membuka rekening untuk menerima gaji pada bank umum yang ditunjuk sebagai bank penyalur gaji. Pembayaran gaji didasarkan pada SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh satuan kerja (satker) PNS/Prajurit TNI/Polri. Ketentuan mengenai pembayaran disebutkan dalam PMK di atas pada pasal 14 sebagai berikut :

  • SPM pembayaran gaji dibuat per jenis gaji. Gaji yang dimaksud meliputi gaji induk, gaji bulan ke-13, dan tunjangan hari raya.
  • Dalam hal satker mengajukan SPM Gaji lebih dari 1 (satu) bank umum, SPM Gaji dikelompokkan berdasarkan bank umum tempat PNS/prajurit TNI/Polri membuka rekening untuk menerima pembayaran gaji. 
  • Pengajuan SPM Gaji lebih dari 1 (satu) bank umum harus terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.
  • Pengajuan SPM Gaji oleh satker paling banyak pada 3 (tiga) Bank Umum untuk per jenis pembayaran gaji.
     

Penjelasan lebih lanjut mengenai komposisi bank umum dan bank syariah pembayar gaji dijelaskan melalui surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-1340/PB.3/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 hal Sosialisasi dan Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016, bahwa dalam hal lebih dari satu bank penyalur gaji maka harus terdiri dari bank umum konvensional dan bank umum syariah. Jumlah bank umum penyalur gaji pada suatu satker paling banyak 3 (tiga) bank dengan komposisi 1 (satu) bank umum konvensional dan 2 (dua) bank umum syariah. Sedangkan SPM dikelompokkan berdasarkan bank umum tempat pegawai membuka rekening penerima gaji. Jika terdapat 3 bank penyalur gaji maka dibuat 3 SPM Gaji.

 

Secara teknis, ketika SPM gaji induk dibuat lebih dari 1 SPM, maka sistem aplikasi gaji akan memperingatkan bahwa satker telah menyusun perhitungan gaji induk sebelumnya, sehingga untuk aplikasi gaji (GPP/BPP/DPP) perlu dibuat data anak satker menyesuaikan dengan bank penyalur gaji masing-masing. SPM dibuat oleh satker sesuai dengan data anak satker tersebut. Perubahan aplikasi gaji (update) dapat disusun oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka mendukung kebijakan penyaluran gaji melalui lebih dari satu bank penyalur gaji.

 

Jika sebelum PMK di atas diundangkan telah ada satker yang melakukan pembayaran gaji melalui lebih dari 1 (satu) bank umum konvensional/syariah penyalur gaji maka mekanisme tersebut tetap dapat dilanjutkan.

Beberapa waktu yang lalu paling sedikit telah ada dua bank syariah yang menjadi bank operasional yang menyalurkan gaji, yaitu BNI Syariah dan BSM, dan diharapkan bank-bank syariah lainnya segera menyusul.

 

Titian Raharjo