• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Akhir tahun anggaran 2017 telah dekat dan awal tahun 2018 telah mengintip, tetap semangat!!
          

Petunjuk Pembayaran Gaji Bulan Ke-13 dan THR Tahun 2017

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.05/2017, 75/PMK.05/2017, 76/PMK.015/2017, dan 77/PMK.05/2017 maka pembayaran gaji bulan ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) telah dapat dilaksanakan oleh setiap satker. Berikut kami sampaikan petunjuk pembayaran yang perlu dipedomani satker, terutama satker mitra kerja KPPN Pangkalpinang.

 

No.

Uraian

PNS/Anggota TNI/Anggota Polri /Pejabat Negara  

THR Tahun 2017

(Permenkeu No. 76/PMK.05/2017)

Gaji ke-13 Tahun 2017

(Permenkeu No. 74/PMK.05/2017)

1

Penerima

PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI termasuk:

  1. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
  2. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  3. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang diberhentikan sementara;
  4. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI penerima uang tunggu; dan
  5. Calon PNS;
  6. Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, yang meninggal dunia atau tewas
  7. Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang

TIDAK TERMASUK:

PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI termasuk:

  1. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
  2. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  3. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang diberhentikan sementara;
  4. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI penerima uang tunggu; dan
  5. Calon PNS;
  6. Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, yang meninggal dunia atau tewas
  7. Penerima gaji dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang

TIDAK TERMASUK:

PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

   
  1. Hakim Ad hoc; dan
  2. pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga negara/lembaga independen/ lembaga lainnya selain lembaga non struktural termasuk pegawai lainnya pada Badan Layanan Umum)
  3. Hakim Ad hoc; dan
  4. pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga negara/lembaga independen/ lembaga lainnya selain lembaga non struktural termasuk pegawai lainnya pada Badan Layanan Umum)
 

2

Tarif/Besaran yang Dibayarkan

PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebesar penghasilan bulan Juni 2017 yaitu:

gaji pokok + Pembulatan + Tunj/ Potongan PPh

catatan:

Dalam hal gaji pokok pada bulan Juni belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.

PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebesar penghasilan bulan Juni 2017 yaitu:

  1. a.gaji pokok + Tunj Keluarga + Tunj Jabatan + Tunj Umum + Pembulatan + Tunj/ Potongan PPh;
  2. b.Tunj Kinerja.

catatan:

  1. a.Dalam hal gaji pokok pada bulan Juni belum dapat dibayarkan sebesar gaji pokok yang seharusnya diterima karena berubahnya gaji pokok, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.
  2. b.Yang termasuk Tunjangan Jabatan tersebut diatas adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Permenkeu No. 96/PMK.05/2016.
  3. c.Jenis-jenis Tunjangan Jabatan selain yang tersebut diatas yang tidak dimasukkan dalam komponen pembayaran gaji ke-13, sebagaimana yang dimaksud dalam Permenkeu No. 96/PMK.05/2016.
   

Hakim ad hoc, dan Pegawai lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebesar:

gaji pokok/penghasilan yang bersifat gaji pokok pada bulan Juni 2017 (dikenakan PPh)

catatan:

Dalam hal gaji pokok/penghasilan yang bersifat gaji pokok dimaksud melebihi Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka tunjangan hari raya yang dibayarkan adalah sebesar Rp4.750.000,-

 

3

Pembebanan Anggaran

DIPA Satker yang bersangkutan

DIPA Satker yang bersangkutan

4

Waktu Pembayaran

  1. Juni 2017; dan/atau
  2. Bulan berikutnya (dalam hal tidak dapat dibayarkan pada bulan Juni 2017).
    1. Juli 2017; dan/atau
    2. Bulan berikutnya (dalam hal tidak dapat dibayarkan pada bulan Juli 2017).
 

5

Pengajuan SPM

  1. SPM THR dan selisih kekurangan pembayaran THR menggunakan jenis SPM Gaji Lainnya;
  2. SPM THR diajukan beserta Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP/BPP/DPP versi terbaru;
  3. Uraian SPM THR disesuaikan dengan penerima, misalnya:
  • “Pembayaran Tunjangan Hari Raya tahun (THR) 2017 untuk ...<diisi jumlah> pegawai/anggota TNI/Polri”
  • “Pembayaran kekurangan Tunjangan Hari Raya tahun (THR) 2017 untuk ...<diisi jumlah> pegawai/anggota TNI/Polri”
  • “Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2017 untuk penerima gaji terusan a.n. ... <diisi nama pegawai yang meninggal>”
  • dsb
  1. Data supplier agar disamakan dengan data pembayaran terakhir (untuk sementara tidak melakukan perubahan data supplier);
  2. e.Agar dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA sebagaimana format terlampir;
  3. SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas menggunakan jenis SPM Gaji Lainnya.
  4. SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas diajukan beserta Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP/BPP/DPP versi terbaru;
  5. Uraian SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas disesuaikan dengan penerima sifat SPM, misalnya:
  • “Pembayaran gaji ke-13 tahun 2017 untuk ...<diisi jumlah> pegawai/anggota TNI/Polri”
  • “Pembayaran kekurangan gaji ke-13 tahun 2017 untuk ...<diisi jumlah> pegawai/anggota TNI/Polri”
  • “Pembayaran gaji ke-13 tahun 2017 untuk penerima gaji terusan a.n. ... <diisi nama pegawai yang meninggal>”
  1. Data supplier agar disamakan dengan data pembayaran terakhir (untuk sementara tidak melakukan perubahan data supplier);
  2. Agar dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh KPA sebagaimana format terlampir;

6

SKPP Pindah

dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan hari raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

dicantumkan keterangan pembayaran gaji atau tunjangan ke-13 telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

 

Download Petunjuk

SPTJM Pembayaran THR & Gaji Ke-13

SPTJM Pembayaran THR & Gaji Ke-13 Satker TVRI & RRI