• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Mengawali tahun anggaran 2018, satker diminta mengirimkan penetapan petugas pengantar SPM, penetapan pejabat perbendaharaan, mengembalikan Pakta Integritas, dan mengisi reviu pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2017
          

Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L

 

Kementerian Keuangan telah mempertegas penerapan pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran Kementerian Negara / Lembaga (K/L). Penghargaan dan sanksi dilaksanakan dalam rangka mendorong Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kinerja penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Penghargaan akan diberikan kepada K/L yang berhasil melakukan optimalisasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Optimalisasi tersebut merupakan hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah tercapai. Penghargaan tersebut berupa tambahan alokasi anggaran K/L pada tahun anggaran berikutnya, prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru yang digunakan, atau prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan. Penghargaan diberikan kepada K/L yang memiliki kriteria mempunyai hasil optimalisasi atas pelaksanaan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang target sasarannya telah dicapai dan belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya, hasil optimalisasi tersebut lebih besar dari sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, memiliki capaian kinerja penganggaran tahun sebelumnya berupa penyerapan anggaran dan realisasi capaian output paling sedikit 95%, serta laporan keuangan K/L berpredikat wajar tanpa pengecualian.

Sedangkan jika K/L tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya dapat dikenakan sanksi pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Pemotongan tersebut paling banyak sebesar selisih antara sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hasil optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya, tanpa menghambat pencapaian target pembangunan nasional ataupun menurunkan pelayanan kepada publik. K/L memperoleh sanksi jika K/L masih memiliki sisa anggaran tahun sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sisa tersebut lebih besar daripada hasil optimalisasi yang belum digunakan di tahun anggaran sebelumnya.

Ketentuan mengenai penghargaan dan sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2014 tanggal 5 Agustus 2014. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.02/2013. Penggantian peraturan menteri tersebut masih didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2012 tentang hal yang sama. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 juga menyatakan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja K/L, pemerintah perlu menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L.

Pemberlakuan peraturan yang baru dilakukan dengan menambahkan syarat baru pada K/L yang diberikan penghargaan. Syarat baru tersebut adalah capaian kinerja penganggaran sebagaimana telah disebutkan pada paragraf awal. Penghargaan dan sanksi yang semula diterapkan pada tahun anggaran berjalan digeser menjadi diterapkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan dengan dilakukannya penilaian atas kinerja anggaran K/L tahun anggaran sebelumnya. Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan dokumen penilaian berupa laporan realisasi anggaran belanja tahun sebelumnya, ikhtisar hasil optimalisasi tahun anggaran sebelumnya, laporan capaian kinerja penganggaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas laporan tersebut, kepada Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk dilaksanakan penilaian. Berdasarkan penilaian DJA, Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi kepada K/L. Keputusan tersebut membuat K/L harus melakukan penyesuaian terhadap RKA-KL yang akan ditetapkan menjadi pagu alokasi anggaran K/L.

Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2013, penilaian kinerja anggaran dilaksanakan pada tahun 2014. Pada bulan Juli 2014 K/L melaporkan capaian output dan kinerja anggaran kepada DJA. Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi diterapkan untuk alokasi anggaran K/L tahun anggaran 2015.

 

Titian Raharjo