• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Mengawali tahun anggaran 2018, satker diminta mengirimkan penetapan petugas pengantar SPM, penetapan pejabat perbendaharaan, mengembalikan Pakta Integritas, dan mengisi reviu pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2017
          

Penggunaan Akun Transaksi Pembayaran Uang Muka

 

Uang Muka yang dalam istilah bisnis dikenal sebagai down payment dapat didefinisikan sebagai pemberian uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban atas dasar suatu kontrak atau kesepakatan tertentu. Entitas pemerintah dapat memberikan uang muka kepada pihak lain sebagai bantuan keuangan sebelum melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam kontrak antara pihak tersebut dengan entitas.

Beberapa contoh pembayaran uang muka oleh entitas pemerintah :

  • Uang muka gaji (persekot gaji), merupakan uang yang diberikan kepada pegawai yang dipindahkan untuk kepentingan dinas sebagai bantuan keuangan di tempat dinas yang baru.
  • Uang muka pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Uang muka diberikan kepada pihak ketiga yang menandatangani perjanjian pengadaan barang/jasa dengan entitas pemerintah, sebagai bentuan pendanaan sebelum pekerjaan dilaksanakan atau prestasi pekerjaan tercapai.

Praktik Pencatatan Uang Muka Selama ini

Praktik akuntansi pemerintah yang dilaksanakan selama ini mencatat uang muka tersebut sebagai realisasi belanja yang membebani anggaran. Ketika uang dibayarkan kepada penerima uang muka, saat tersebut dicatat adanya belanja pemerintah. Ketika uang muka gaji dibayarkan, pemerintah mencatat terjadi belanja pegawai. Ketika uang muka pekerjaan dibayarkan kepada pihak ketiga penyedia barang/jasa, maka pemerintah mencatat adanya belanja barang atau belanja modal sesuai dengan dibebankannya pekerjaan tersebut pada alokasi anggaran yang tersedia.

Pembayaran uang muka oleh satuan kerja (satker) entitas pemerintah dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mereka.

Satker melaksanakan pembayaran uang muka gaji dengan mengajukan Surat perintah Membayar (SPM) yang membebani anggaran belanja pegawai (kelompok akun 51). Dalam SPM tersebut pembayaran uang muka membebani beberapa akun dalam kelompok akun 51 seperti layaknya pembayaran gaji induk bulanan.

Contoh penggunaan akun dalam pengajuan SPM uang muka gaji:

Pengeluaran Potongan
51 8.407.60   -  - 
511111  7.643.20     
511121  76.532     
511119 80     

 

Uang muka gaji sebenarnya adalah pinjaman uang tidak berbunga yang dibayarkan kepada pegawai. Uang muka gaji harus dikembalikan oleh pegawai. Dalam ketentuan tentang persekot gaji pegawai, uang tersebut dikembalikan dengan cara dipotong dari gaji yang diterima pegawai secara berkala (dicicil) setiap bulan dalam jangka waktu tertentu. Untuk pegawai yang belum menikah diberikan persekot gaji sebesar 1 kali gaji dan dicicil selama 8 kali (bulan). Untuk pegawai yang telah menikah diberikan persekot gaji sebesar 2 kali gaji dan dicicil selama 20 kali (bulan). Cicilan pengembalian persekot gaji dimulai sejak bulan berikutnya dari pembayaran persekot gaji.

Pemotongan gaji tersebut menggunakan akun 423991 (Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji). Kelompok akun 42 merupakan kelompok akun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Perlakuan akuntansi yang terjadi di sini adalah ketika pembayaran uang muka dilakukan, terjadi realisasi belanja yang langsung membebani anggaran, sedangkan penyetoran pengembalian uang muka yang dilaksanakan dengan cicilan di atas dianggap sebagai penerimaan negara.

Perlakuan akuntansi untuk pembayaran uang muka pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga tidak jauh beda. Ketika uang muka dibayarkan terjadi realisasi belanja pada anggaran pemerintah. Anggaran belanja yang terbebani bisa merupakan belanja barang (kelompok akun 52), belanja modal (53), ataupun belanja lain-lain (kelompok akun 53). Meskipun belum ada prestasi pekerjaan karena pekerjaan belum dimulai oleh pihak ketiga penyedia barang/jasa pemerintah tetapi muncul realisasi anggaran dan pagu anggaran yang tersedia telah berkurang.

Seperti uang muka gaji yang harus dikembalikan kepada negara, uang muka pelaksanaan pekerjaan juga harus dikembalikan. Pengembalian tersebut dipotong melalui pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dicapai. Pembayaran uang muka tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Pagu anggaran belanja barang (kelompok akun 52)

100.000.000

     

Uang muka (30%)

 

(30.000.000)

Sisa anggaran

 

70.000.000

 

Termin I (prestasi pekerjaan 60%)

60.000.000

 
 

Pengembalian uang muka

(15.000.000)

 
 

Pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa termin I

 

(45.000.000)

Sisa anggaran

 

25.000.000

 

Termin II (prestasi pekerjaan 100%) (dibayarkan 100-60=40%)

40.000.000

 
 

Pengembalian uang muka

(15.000.000)

 
 

Pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa termin II

 

(25.000.000)

Sisa anggaran

 

0

 

Saat pembayaran uang muka, satker menerbitkan SPM dengan akun belanja barang (sesuai alokasi anggaran) sebesar Rp. 30.000.000,- dan akan muncul realisasi anggaran sebesar nilai tersebut. Pagu dana akan terlihat berkurang menjadi Rp. 70.000.000,-. Ketika termin I dibayarkan, satker akan menerbitkan SPM beban akun 52 sebesar Rp. 45.000.000,-. Satker menyatakan bahwa termin I tersebut untuk pembayaran prestasi pekerjaan 60%. Tidak ada pencatatan akuntansi terkait pengembalian uang muka. Pengembalian uang muka hanya dicatat dalam kartu pengawasan kontrak. Begitu juga dengan pembayaran termin II.

BAS Terbaru

Dalam Bagan Akun Standar (BAS) yang telah dimutakhirkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 dan kodefikasi segmen BAS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-224/PB/2013 dan KEP-225/PB/2013 memuat beberapa perubahan dan penambahan akun baru yang digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan.

Berikut akun pengeluaran terkait uang muka. Akun pengeluaran dimaksudkan untuk mencatat adanya pengeluaran dari kas negara untuk melaksanakan pembayaran uang muka.

Akun (Kelompok Akun)

Uraian Akun

825

Pengeluaran Non Anggaran – Pengeluaran Transito

 

8253

Pengeluaran Persekot / Uang Muka

   

82531

Pengeluaran Persekot / Uang Muka

     

825311

Pengeluaran Persekot Gaji

     

825312

Pengeluaran Uang Muka Belanja Barang

     

825313

Pengeluaran Uang Muka Belanja Modal

     

825314

Pengeluaran Uang Muka Belanja Pembayaran Bunga

     

825315

Pengeluaran Uang Muka Belanja Subsidi

     

825316

Pengeluaran Uang Muka Belanja Hibah

     

825317

Pengeluaran Uang Muka Bantuan Sosial

     

825318

Pengeluaran Uang Muka Belanja Lain-Lain

 

Berikut akun penerimaan terkait uang muka. Akun pengeluaran dimaksudkan untuk mencatat adanya penerimaan dari pengembalian uang muka yang dilakukan melalui potongan SPM atau setoran melalui Bank/Pos Persepsi.

Akun (Kelompok Akun)

Uraian Akun

815

Penerimaan Non Anggaran – PenerimaanTransito

 

8153

Penerimaan Persekot / Uang Muka

   

81531

Penerimaan Persekot / Uang Muka

     

815311

Penerimaan Persekot Gaji

     

815312

Penerimaan Uang Muka Belanja Barang

     

815313

Penerimaan Uang Muka Belanja Modal

     

815314

Penerimaan Uang Muka Belanja Pembayaran Bunga

     

815315

Penerimaan Uang Muka Belanja Subsidi

     

815316

Penerimaan Uang Muka Belanja Hibah

     

815317

Penerimaan Uang Muka Bantuan Sosial

     

815318

Penerimaan Uang Muka Belanja Lain-Lain

 

Dengan mengklasifikasikan pembayaran dan pengembalian uang muka ke dalam transaksi non anggaran membuat pengeluaran negara untuk transaksi tersebut tidak membebani anggaran belanja pemerintah. Pembayaran uang muka dianggap sebagai pengeluaran transito sama seperti pembayaran penyediaan Uang Persediaan (UP). Jika UP bersifat revolving, uang muka berkebalikannya.

Dengan akun baru tersebut, dalam pembayaran uang muka gaji satker akan menerbitkan SPM dengan menggunakan akun tunggal 825311 dengan nilai Rp. 8.407.600,- (sesuai ilustrasi sebelumnya). Setelah uang muka gaji dibayar, tidak ada realisasi anggaran belanja pegawai yang dicatat. Pagu belanja pegawai masih tetap utuh.

Penggunaan kelompok akun transito juga membuat kodefikasi SPM uang muka gaji berubah menjadi:

Kodefikasi SPM

Semula

Menjadi

Jenis SPM

(3) Persekot Gaji

(3) Persekot Gaji

Cara Bayar

(2) Giro Bank

(2) Giro Bank

Jenis Pembayaran

(1) Pengeluaran Anggaran

(4) Pengeluaran Transito

Sifat pembayaran

(4) Pembayaran Langsung (LS)

(4) Pembayaran Langsung (LS)

 

Pengembalian uang muka / persekot gaji dilakukan dengan menggunakan akun 815311. Satker pembayar gaji mencantumkan akun 815311 dalam potongan SPM gaji bulanan. Akun 815311 tersebut sebagai pengganti akun 423991 (Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji).

Dalam BAS terbaru yang diterbitkan melalui KEP-224/PB/2014 masih mencantumkan adanya akun 423991. Seharusnya dengan telah tersedianya akun 815311 maka akun 423991 dinonaktifkan. Pencantuman dua akun tersebut dalam BAS mungkin dalam persiapan pengalihan. Entitas pemerintah masih diperbolehkan menggunakan akun 423991 sebagaimana biasa dilakukan pencatatan berdasarkan BAS sebelumnya hingga waktu tertentu sebelum kemudian akun 423991 dihapuskan dan diganti akun 815311. Penggantian akun diperkirakan akan dimulai awal tahun 2015 dimana tahun anggaran baru dimulai. Jika tidak dihilangkan, maka keberadaan dua akun 815311 dan 423991 dengan tujuan penggunaan yang sama akan membingungkan.

Penggunaan akun baru tersebut akan tepat digunakan mulai awal tahun anggaran 2015. Tahun anggaran 2014 telah berjalan hampir 9 bulan dan akan membutuhkan koreksi dokumen dari awal tahun untuk bisa memperbaiki penggunaan akun tersebut. Direktorat Jenderal Perbendaharaan perlu segera melakukan sosialisasi terkait perubahan pencatatan uang muka. BAS telah diterbitkan sejak awal tahun 2014 (KEP-224/PB/2013 tertanggal 31 Desember 2013) dan hingga kini belum ada pemberitahuan penggunaan akun transaksi uang muka. Bahkan sistem aplikasi pembayaran (Aplikasi SPM Satker versi 14.2.0 tanggal 6 Agustus 2014 dan SP2D KPPN versi 14.1.3 tanggal 12 Agustus 2014) belum mengakomodir keberadaan akun tersebut. Akun terkait transaksi Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang juga dimunculkan bersamaan dengan akun transaksi uang muka melalui KEP-224/PB/2013 baru diberitahukan perubahan dan penggunaannya pada bulan Juni 2014. Penggunaan akun TUP yang baru dapat dilaksanakan setelah ada update aplikasi guna memasukkan akun baru tersebut.

Untuk uang muka pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa, perlakuannya tidak jauh beda dengan uang muka/persekot gaji. Pada saat pembayaran uang muka kepada penyedia barang/jasa, satker akan menerbitkan SPM dengan menggunakan akun 825312 (Pengeluaran Uang Muka Belanja Barang).

Kodefikasi SPPM belanja barang berubah menjadi:

Kodefikasi SPM

Semula

Menjadi

Jenis SPM

(7) Langsung

(7) Langsung

Cara Bayar

(2) Giro Bank

(2) Giro Bank

Jenis Pembayaran

(1) Pengeluaran Anggaran

(4) Pengeluaran Transito

Sifat pembayaran

(4) Pembayaran Langsung (LS)

(4) Pembayaran Langsung (LS)

 

Sesuai ilustrasi sebelumnya, setelah pembayaran uang muka sisa anggaran tetap sebesar Rp. 100.000.000,- karena tidak ada realisasi belanja barang. Realisasi terjadi ketika pembayaran termin I dilaksanakan. Pembayaran termin I akan mencantumkan pembayaran belanja barang sebesar Rp. 60.000.000,- (nilai SPM bruto) dengan adanya potongan pengembalian uang muka belanja barang (815311) sebesar Rp. 15.000.000,-. Jumlah yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa sebesar Rp. 45.000.000,- (sebelum dipotong pajak). Setelah pembayaran termin I baru realisasi akan muncul membebani anggaran sejumlah Rp. 60.000.000,-. Dalam laporan keuangan satker, terlihat adanya realisasi anggaran belanja barang Rp. 60.000.000,- dan pengeluaran transito sebesar Rp. 15.000.000,-

Setelah pembayaran termin II dilaksanakan, maka jumlah realisasi akun transito akan menjadi nol dan realisasi belanja barang menjadi Rp. 100.000.000,-. Jika ada nilai realisasi di akun transito mungkin berasal dari Uang Persediaan yang belum dinihilkan.

Sistem akuntansi pemerintah menyilangkan akun 82 (pengeluaran non anggaran) dengan akun 81 (penerimaan non anggaran). Akun 82 merupakan kontra akun 81. Saldo salah satu akun dalam entitas pelaporan akan mengurangi saldo akun lainnya.

Satker yang semula mencatat adanya pembayaran uang muka dengan akun 825311 sebesar Rp. 30.000.000,- akan melaporkan tidak ada uang muka terhutang setelah seluruh termin pembayaran dilaksanakan. Potongan SPM dengan menggunakan akun 815311 sebesar masing-masing Rp. 15.000.000 dalam dua termin akan menyebabkan saldo uang muka yang masih terhutang saling menihilkan menjadi nol.

Pembayaran kembali persekot gaji (dalam ilustrasi sebanyak 20 kali cicilan) yang memakan waktu cukup lama akan meninggalkan saldo uang muka yang terhutang pada laporan keuangan tahunan satker. Jika satker dimana persekot gaji dibayarkan berbeda dengan satker dibayarkan cicilan, maka uang muka yang terhutang akan tetap ada dalam laporan keuangan tahunan satker. Pegawai yang pindah tugas dapat meminta persekot sebelum dia berangkat ke tempat/satker baru. Satker lama akan melakukan pembayaran persekot gaji dan mencatat adanya hutang uang muka. Setelah pegawai pindah ke tempat baru, dia mulai mengangsur cicilan pengembalian uang muka. Di satker baru akan dilaporkan adanya akun penerimaan pengembalian uang muka. Karena berbeda entitas, maka pencatatan akuntansi tidak bisa saling menihilkan. Kedua akun tersebut baru bisa saling menihilkan di tingkat pelaporan yang lebih tinggi. Jika pegawai pindah masih dalam satu Kementerian/lembaga maka penihilan terjadi dalam Laporan keuangan tingkat kementerian/lembaga. Jika pegawai pindah ke lain Kementerian/Lembaga maka penihilan terjadi di tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat - Bendahara Umum Negara.

 

Titian Raharjo