• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Mengawali tahun anggaran 2018, satker diminta mengirimkan penetapan petugas pengantar SPM, penetapan pejabat perbendaharaan, mengembalikan Pakta Integritas, dan mengisi reviu pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2017
          

Penyetoran Penerimaan Negara Melalui MPN G-2

 

Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G-2) telah mulai dipromosikan ke seluruh wajib setor dari satuan kerja pemerintah (satker) dan masyarakat untuk digunakan dalam menyetorkan penerimaan negara. Regulasi tentang sistem penerimaan negara tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Beberapa waktu lalu Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Rudy Widodo menyampaikan bahwa seluruh penerimaan negara harus disetorkan melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan MPN. Penerimaan melalui setoran langsung ke Rekening Kas Negara yang selama ini masih terjadi akan dibatasi secara bertahap dan diterapkan secara penuh pada tahun 2016.

MPN G-2 sudah diluncurkan secara resmi pada tanggal 27 April 2014 yang lalu, ditandai dengan pembayaran transaksi perdana di Kota Pasuruan dan Kota Banjarmasin. Pengembangan MPN G-2 ini telah dimulai sejak tahun 2011 dengan upaya mengurangi dan menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada di sistem sebelumnya. Implementasi sistem MPN G-2 diharapkan dapat segera digunakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan melaksanakan penyetoran penerimaan negara. Sistem baru ini memungkinkan penyetoran tanpa terhalang jam loket layanan penerimaan negara. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, Internet Banking, dan EDC. MPN G-2 merupakan suatu proses bersinambungan yang terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem billing dan sistem settlement. Sistem billing berfungsi melakukan pengadministrasian data pembayar dan pembayaran. Kemudian sistem settlement memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran, rekonsiliasi, hingga penyampaian data-data kepada pihak yang berkepentingan.

Wajib pajak/wajib bayar/wajib setor melakukan penyetoran penerimaan negara ke Bank/Pos Persepsi menggunakan kode billing. Kode billing merupakan kode indentifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor. Kode billing diterbitkan oleh Unit Eselon I Kementerian Keuangan sebagai biller sesuai jenis penerimaan. Kode billing pajak dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kode billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal Anggaran, dan biller bea cukai adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sistem settlement yang digunakan untuk pembayaran atas semua kode billing tersebut disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk dapat menggunakan system layanan MPN G-2, ada 2 syarat utama yang harus disiapkan calon pengguna, yaitu: (1) terhubung dengan internet, dan (2) mempunyai akun email.

Pada tahap awal/baru pertama menggunakan Layanan MPN G-2, ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan pengguna layanan MPN G-2, yaitu:

  1. Pendaftaran/Registrasi, dilakukan sekali seumur hidup.
  2. Pembuatan/Create Billing, dilakukan setiap akan melakukan pembayaran kewajiban pajak, PNBP, maupun bea cukai.
  3. Pembayaran, dilakukan setelah mendapat ID-Billing dari Sistem Billing dan dapat dibayarkan melalui teller, ATM, Internet Banking, dan EDC.

Pendaftaran dan pembuatan Billing dilakukan di portal biller masing-masing. Untuk penyetoran pajak masuk ke portal http://sse.pajak.go.id dan www.simponi.kemenkeu.go.id untuk penyetoran PNBP. Portal untuk penyetoran bea cukai saat ini baru bisa diakses oleh petugas bea cukai.

Billing Pajak

Pendaftaran untuk penggunaan billing MPN G-2 untuk pembayaran pajak dilakukan sekali saja dengan mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke dalam alamat web sse.pajak.go.id. Pengisian alamat email dan NPWP tidak boleh salah karena NPWP yang sudah didaftarkan tidak bisa didaftarkan kembali. Setelah mendaftar di portal billing pajak, sistem billing akan mengirimkan email berisi link untuk melakukan aktivasi pengguna billing.

Wajib pajak dapat melakukan aktivasi dengan mengunjungi alamat web yang disebutkan dalam link. Wajib pajak memasukkan user ID dan PIN yang telah diperoleh bersamaan dengan email link aktivasi. Setelah masuk ke dalam portal billing pajak, wajib pajak dapat membuat kode billing untuk pembayaran pajak. Sistem akan menerbitkan kode billing (ID Billing) yang kemudian dapat dilakukan pembayaran berdasarkan kode billing tersebut.

Simponi

Sistem billing untuk PNBP disebut sebagai SIMPONI (sistem Informasi PNBP Online). Bendahara Pengeluaran mewakili satker melakukan pendaftaran ke dalam portal Simponi, www.simponi.kemenkeu.go.id. Sama seperti billing pajak, aktivasi atas pendataran pengguna Simponi akan dikirimkan ke email satker yang telah didaftarkan. Satker masuk ke portal Simponi dengan user ID dan password yang diterima bersamaan dengan link aktivasi. Satker kemudian dapat membuat kode billing sesuai dengan keperluan penyetoran.

Kode billing setoran pajak maupun PNBP dapat dicetak sebagai dasar pembayaran. Periksa kebenaran data setoran dan kode billing sebelum melakukan pembayaran. Kode billing berupa rangkaian angka (numeric) seperti contoh: 820140307000004. Semua pembayaran dapat dilakukan melalui teller Bank/Pos Persepsi, Internet banking, EDC, maupun ATM.

Pada sistem MPN yang lama (sekarang berjalan/existing) perekaman data dilakukan dua kali (pengisian data pada surat setoran oleh wajib pajak/wajib bayar dan perekaman data pada sistem MPN oleh petugas Bank/Pos Persepsi), sedangkan sistem MPN G-2 hanya melakukan perekaman data satu kali oleh wajib pajak/wajib setor/wajib bayar. Ketika pada sistem lama bisa terjadi human error baik dilakukan oleh penyetor maupun petugas bank/pos, pada sistem baru MPN menyerahkan kebenaran pengisian data pada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor. Wajib pajak/wajib bayar/wajib setor bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran. Dibutuhkan pemahaman tentang kode akun setoran yang digunakan untuk memastikan kebenaran data pembayaran.

Jika pembayaran dilakukan melalui teller Bank/Pos Persepsi, maka penyetor akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan data setoran. Jika pembayaran dilakukan melalui EDC atau ATM, maka penyetor akan menerima struk yang berfungsi sebagai BPN. Pembayaran lewat ATM dapat dilakukan layaknya pembayaran atas tagihan pemesanan tiket penerbangan atau kereta api. Struk dari mesin ATM memiliki teks hasil cetak yang mudah hilang/luntur, penyetor harus mengcopy struk tersebut untuk dapat menyimpan BPN.

Kode NTPN yang dihasilkan MPN G-2 berupa alphanumeric (kombinasi angka dan huruf). Contoh NTPN: 0GFH232JKDJJ57KF. Penyetor perlu memperhatikan kode NTPN dengan seksama, jangan tertukar antara angka 0 dengan huruf O, antar angka 6 dengan huruf G, dan sebagainya. Penyetor juga dapat memeriksa email untuk melihat konfirmasi yang dikirimkan sistem billing.

 

Titian Raharjo