• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Mengawali tahun anggaran 2018, satker diminta mengirimkan penetapan petugas pengantar SPM, penetapan pejabat perbendaharaan, mengembalikan Pakta Integritas, dan mengisi reviu pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2017
          

Pedoman Pengeluaran Negara Akhir Tahun 2014

 

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014, disampaikan kepada seluruh satuan kerja lingkup KPPN Pangkalpinang mengenai pokok-pokok pedoman pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran 2014 sebagai berikut:

 

PENCAIRAN DANA

Ketentuan batas waktu pengajuan SPM dan Surat Ralat ke KPPN diatur sebagai berikut :

Jenis SPM yang diajukan

Paling lambat diterima KPPN (pada jam kerja)

SPM-UP / TUP / GUP

5 Desember 2014

SPM-LS

 
 

SPM-LS Honorarium dan vakasi bulan Desember 2014 (dengan melampirkan SPTJM)

12 Desember 2014

 

SPM-LS yang penyelesaian pekerjaan sd. tgl 31 Oktober 2014

21 Nopember 2014

 

SPM-LS yang penyelesaian pekerjaan dari 1 sd. 30 Nopember 2014

16 Desember 2014

 

SPM-LS yang penyelesaian pekerjaannya dari 1 sd. 31 Desember 2014

23 Desember 2014

SPM-KP / KPBB / KB / KC / IB / PP

12 Desember 2014

SPM Gaji Induk bulan Januari 2015

10 Desember 2014

 

(tertanggal 2 Januari 2014)

 

SPM Pertanggungjawaban TUP dan GUP Nihil

8 Januari 2015

 

(tertanggal 31 Desember 2014)

 

Surat Ralat atas Retur SP2D

23 Desember 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember 2014 dapat dilakukan dengan menggunakan dana UP / TUP.

 

Penerbitan SP2D pada akhir tahun anggaran tidak menerapkan pelayanan satu jam seperti pada hari biasa, KPPN akan menyelesaikan penerbitan SP2D atas SPM yang disampaikan PPSPM satuan kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Jenis SPM yang diajukan

SP2D diterbitkan paling lambat

SPM-UP / TUP

10 Desember 2014

SPM-GUP

15 Desember 2014

SPM-LS

 
 

SPM-LS Honorarium dan vakasi bulan Desember 2014 (dengan melampirkan SPTJM)

30 Desember 2014

 

SPM-LS yang penyelesaian pekerjaan sd. tgl 31 Oktober 2014

8 Desember2014

 

SPM-LS yang penyelesaian pekerjaan dari 1 sd. 30 Nopember 2014

30 Desember 2014

 

SPM-LS yang penyelesaian pekerjaannya dari 1 sd. 31 Desember 2014

30 Desember 2014

SPM-KP / KPBB / KB / KC / IB / PP

30 Desember 2014

SPM Gaji Induk bulan Januari 2015

29 Desember 2014

 

(tertanggal 2 Januari 2014)

 

SPM Pertanggungjawaban TUP dan GUP Nihil

12 Januari 2015

Surat Ralat atas Retur SP2D

29 Desember 2014

 

Pengecualian atas ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung dalam kondisi:

  • Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam.
  • Kondisi kahar
  • Kondisi yang menyebabkan terlambatnya penyampaian SPM yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

 

Tambahan ketentuan mengenai SPM kepada pihak ketiga :

1. Pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak dapat dibayarkan dengan ketentuan:

  • Pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100%.
  • Melampirkan copy Jaminan Pemeliharaan yang telah disahkan PPK
  • Mencantumkan nomor dan tanggal Jaminan Pemeliharaan (Bank/Asuransi) pada SPM.

2. Pekerjaan secara kontraktual dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang dibuat mulai tanggal 23 sampai dengan 31 Desember 2014 dapat dibayarkan dengan ketentuan:

  • Melampirkan Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan pihak ketiga.
  • Melampirkan Asli Jaminan /Garansi Pembayaran dari bank umum.
  • Melampirkan Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank.
  • Melampirkan Asli Surat Kuasa kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan bank.
  • SPTJM dari PPK sebagai ganti jaminan/garansi bank untuk pekerjaan dengan nilai kontrak/persentase pekerjaan yang belum diselesaikan sama atau lebih kecil dari RP. 50 juta.
  • Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menyelesaikan Pekerjaan.
  • Mencantumkan Nomor dan tanggal Jaminan/garansi bank pada SPM.

 

Sisa dana UP tahun 2014 seluruhnya harus disetorkan ke kas negara melalui Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN paling lambat tanggal 30 Desember 2014.

Penyetoran dilakukan dengan SSBP dengan mencantumkan akun:

  • 815111 untuk pengembalian sisa dana UP.
  • 815113 untuk pengembalian sisa dana UP dari PNBP.
  • 815511 untuk pengembalian sisa dana TUP.
  • 815513 untuk pengembalian sisa dana TUP dari PNBP.

Periksa jumlah UP dan TUP yang harus disetoran dengan berkonsultasi dengan KPPN. Gunakan akun setoran yang sesuai. Kesalahan dalam pencantuman akun dapat menyebabkan setoran sisa UP/TUP tidak tercatat sebagai pertanggungjawaban UP/TUP.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan SSBP kepada KPPN setelah melakukan penyetoran sisa UP.


PELAPORAN KEUANGAN

Ketentuan Pelaporan Keuangan untuk periode Bulan Desember 2014

Kegiatan pelaporan

Batas waktu pelaksanaan

Rekonsiliasi antara KPPN dengan UAKPA (satker)

16 Januari 2014

Pengiriman data UAKPA ke UAPPA-W

20 Januari 2014

 

PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014 dapat diunduh melalui link ini.