• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Mengawali tahun anggaran 2018, satker diminta mengirimkan penetapan petugas pengantar SPM, penetapan pejabat perbendaharaan, mengembalikan Pakta Integritas, dan mengisi reviu pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2017
          

Review : PMK 252 2014 Rekening KL / Satker

 

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sebagai pengganti beberapa peraturan mengenai pengelolaan rekening pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan tersebut menjabarkan kewenangan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja (Saker) dan Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengelola rekening pemerintah.

Berdasarkan peraturan tersebut, rekening milik Kementerian Negara/Lembaga (KL) /satker dikelompokkan menjadi Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan Rekening Lainnya.

Rekening Lainnya terdiri atas:

  1. Rekening milik BLU
  2. Rekening milik Perwakilan RI
  3. Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial
  4. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung
  5. Rekening Penampungan Sementara
  6. Rekening Penampungan Dana Jaminan
  7. Rekening Penampungan Dana Titipan

Pembukaan Rekening

Kuasa BUN di Daerah (KPPN) berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran, dan Rekening Lainnya yang berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial, dan Rekening milik BLU.

KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah. Permohonan dilengkapi dengan (1) salinan DIPA, (2) Surat Pernyataan mengenai penggunaan rekening, dan (3) Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos.

Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan rekening dengan kriteria :

  1. Keabsahan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang disampaikan oleh KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah.
  2. Kejelasan tujuan penggunaan rekening.
  3. Kejelasan sumber dana.
  4. Kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dan/atau program kerja satker dengan tujuan penggunaan rekening dan sumber dana.
  5. Kejelasan mekanisme penyaluran dana rekening.

Surat persetujuan pembukaan rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berlaku 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penerbitan. Surat persetujuan tersebut dilampirkan pada saat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya pada Bank Umum/Kantor Pos.

Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan rekening oleh Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah dalam surat persetujuan pembukaan rekening

Rekening dibuka atas nama jabatan dengan ketentuan :

  1. Rekening Penerimaan dibuka dengan menggunakan nama “BPn (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)...........”
  2. Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama “BPg (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)...........”
  3. Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan menggunakan nama “BPP (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)...........”
  4. Rekening Lainnya dibuka dengan menggunakan nama “RPL (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)........... untuk ….”

Penamaan rekening dapat disingkat dengan menggunakan singkatan kantor yang berlaku umum serta menyesuaikan ketersediaan jumlah karakter pada Bank Umum/Kantor Pos.

KPA/Pemimpin BLU dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening milik KL/satker sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas penggunaan rekening, penilaian, dan persetujuan pembukaan rekening dari Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah.

KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan rekening. Pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening Pengelolaan Kas BLU dalam bentuk deposito kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan rekening.

Berdasarkan laporan pembukaan rekening, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada KPA/pemimpin BLU bahwa rekening telah dimasukkan/tidak dimasukkan dalam program Treasury Notional Pooling (TNP).

Pengelolaan Rekening

Pengelolaan dana yang disimpan pada rekening milik KL/satker dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KPA/pemimpin BLU harus melaporkan saldo seluruh rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Jika KPA/pemimpin BLU tidak menyampaikan laporan saldo rekening, Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang melakukan blokir rekening.

KPPN melakukan monitoring dan pengendalian atas seluruh rekening yang dimiliki oleh KL/satker. Kuasa BUN di Daerah melakukan rekonsiliasi data rekening tingkat daerah dengan KL/satker setiap triwulanan.

Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di daerah berwenang menutup rekening milik KL/satker paling lambat 1 (satu) tahun sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.

Dalam rangka pengelolaan kas, Kuasa BUN Pusat dapat memerintahkan :

  1. penutupan Rekening; dan/atau
  2. pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening milik KL/Satker ke Kas Negara.

KPA/pemimpin BLU harus menutup rekening milik KL/satker yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo rekening ke Kas Negara. Laporan penutupan rekening harus disampaikan kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri bukti penutupan rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo rekening.

Persetujuan Kembali atas Rekening yang Telah Dibuka

KPA/pemimpin BLU harus meminta persetujuan kembali atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya PMK 252/PMK.05/2014 kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah untuk dilakukan perubahan nama rekening. Permintaan persetujuan disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2015.

Berdasarkan surat persetujuan kembali, KPA/pemimpin BLU harus melakukan perubahan nama rekening pada Bank Umum/Kantor Pos. Laporan perubahan nama rekening dilaporkan kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah paling lambat tanggal 31 Agustus 2015.

Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup rekening milik KL/satker dan memindahbukukan saldo rekening ke Kas Negara paling lambat tanggal 1 September 2015 dalam hal:

  1. KPA/pemimpin BLU tidak meminta persetujuan kembali.
  2. KPA/pemimpin BLU tidak menyampaikan laporan perubahan nama rekening.

Peraturan Sebelumnya

Pada saat PMK Nomor 252/PMK.05/2014 berlaku:

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010.
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan Dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tanggal 30 Desember 2014 dapat diunduh disini.

Lampiran PMK 252/PMK.05/2014.