• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Akhir tahun anggaran 2017 telah dekat dan awal tahun 2018 telah mengintip, tetap semangat!!
          

Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited 2015

3px

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-1882/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan dan Penyesuaian Administratif atas Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan untuk Penyusunan LKKL dan LKBUN Audited T.A. 2015, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Untuk meningkatkan kualitas LKKL (Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga) dan LKBUN (Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara) Tahun 2015, maka diperlukan perpanjangan batas waktu pengesahan dan penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transaksi keuangan T.A. 2015, yang akan digunakan sebagai bahan dalam menyusun LKKL dan LKBUN Audited Tahun 2015.
  2. Perpanjangan batas waktu penyelesaian pengesahan dan penyesuaian administratif atas pertanggungjawaban transasksi keuangan T.A. 2015, dimulai pada tanggal 1 s.d 24 Maret 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Untuk penyelesaian kegiatan yang tidak menggunakan SPAN, dilakukan mulai 1 Maret 2016.
    2. Untuk penyelesaian kegiatan yang menggunakan SPAN dimulai tanggal 16 s.d 24 Maret 2016. Hal ini dikarenakan bahwa pembukaan periode transaksi untuk semua modul bulan Desember 2015 pada SPAN, dilakukan mulai tanggal 16 Maret 2016 dan akan ditutup kembali tanggal 24 Maret 2016 jam 14.00 WIB.
  3. Untuk tertib administrasi, terlampir kami sampaikan petunjuk teknis perpanjangan batas waktu (dispensasi), sebagai berikut :
    1. Pengesahan transaksi hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga (Lampiran I S-1882/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016);
    2. Koreksi data transaksi keuangan pada dokumen sumber (Lampiran III S-1882/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016);
    3. Penyelesaian pagu minus (Lampiran IV S-1882/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016);
    4. Penyelesaian SPM/SP2D – GUP / TUP Nihil 2015 tahun 2015 ( Lampiran V S-1882/PB/2016 tanggal 29 Februari 2016)
  4. Terhadap transaksi pengesahan/koreksi data di atas, satker tidak perlu melakukan rekonsiliasi ulang dengan KPPN. Rekonsiliasi ulang dapat dilakukan pada tingkat Kementerian Negara / Lembaga (UAPA) mulai 1 April 2016.