• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Akhir tahun anggaran 2017 telah dekat dan awal tahun 2018 telah mengintip, tetap semangat!!
          

Pengesahan Revisi DIPA & Persetujuan TUP

Sehubungan dengan langkah – langkah pengendalian belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S-7062/PB/2016 tanggal 5 September 2016 hal Langkah Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN-P TA 2016 dan nomor S-7174/PB/2016 tanggal 7 September 2016 hal Pengendalian Belanja Kementerian/Lembaga melalui persetujuan pemberian Tambahan Uang Persediaan, berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-8635/PB/2016 hal Pengesahan Revisi DIPA dan Pemberian Persetujuan TUP terkait Pengendalian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2016 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pengajuan revisi DIPA di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Pengajuan TUP di KPPN sudah dapat dilaksanakan oleh satker pada unit eselon I kementerian/lembaga yang telah menyelesaikan revisi penghematan (self-blocking) sesuai instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 di Direktorat Jenderal Anggaran.
  2. Pengesahan revisi DIPA dan pemberian persetujuan TUP sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan sepanjang Satker Kementerian/Lembaga dapat melampirkan salah satu dari dokumen berikut :
    1. Salinan Surat Pengesahan Revisi Anggaran dari Direktorat Jenderal Anggaran terkait revisi penghematan (self blocking); atau
    2. Surat Pernyataan dari pejabat Eselon I K/L yang menyatakan bahwa revisi penghematan (self-blocking) pada Eselon I dimaksud sudah selesai; atau
    3. Surat Pernyataan dari pejabat Eselon I K/L yang menyatakan bahwa satker atau eselon I tersebut tidak mengalami revisi penghematan (self blocking).
  3. Pelaksanaan pengesahan revisi DIPA di Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan pemberian persetujuan TUP di KPPN tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.