• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Mengawali tahun anggaran 2018, satker diminta mengirimkan penetapan petugas pengantar SPM, penetapan pejabat perbendaharaan, mengembalikan Pakta Integritas, dan mengisi reviu pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2017
          

Penyelesaian Pagu Minus 2017

 

Bagi saker yang sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 masih terdapat pagu minus yang disebabkan oleh revisi POK dan/atau pagu minus belanja pegawai diminta untuk segera mengajukan revisi anggaran dengan ketentuan :

  1. Apabila pagu minus terjadi pada leel akun 6 (enam) digit dalam 1 (satu) output, agar mengajukan usul revisi penyamaan data kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  2. Apabila penyelesaian pagu minul memerlukan revisi antar output, antar kegiatan, antar satker, dan/atau antar program, agar mengajukan usul revisi anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Direktorat Jenderal Anggaran.

Revisi diajukan paling lambat tanggal 29 Desember 2017 dengan berpedoman pada pasal 47 dan pasal 55 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keungangan Nomor 93/PMK.02/2017.

Daftar satker lingkup KPPN Pangkalpinang yang DIPA tahun 2017 terdapat pagu minus dan surat pemberitahuan dapat diunduh.