• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Mengawali tahun anggaran 2018, satker diminta mengirimkan penetapan petugas pengantar SPM, penetapan pejabat perbendaharaan, mengembalikan Pakta Integritas, dan mengisi reviu pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2017
          

Dispensasi Pengajuan SPM-LS Kontraktual BAPP/BAST 1 sd 31 Desember 2017

Sesuai dengan PER-12/PB/2017, SPM-LS Kontraktual dengan BAPP/BAST tanggal 1 sd 31 Desember 2017 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2017

Dalam hal masih terdapat SPM-LS kontraktual dengan BAPP/BAST tanggal 1 sd 31 Desember 2017 yang belum diajukan sampai dengan tanggal 21 Desember 2017, satker dapat mengajukan SPM-LS setelah mendapat dispensasi dari Kanwil DJPb

Satker mengajukan permohonan dispensasi kepada kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tgl 22 Desember 2017, sebagai berikut :

  1. Permohonan dispensasi SPM-LS oleh KPA satker dilampiri fotocopy SPM dan surat pernyataan dari KPA, yang memuat (1) alasan keterlambatan pengajuan SPM, (2) kronologis/keterangan keterlambatan pengajuan SPM, dan (3) pernyataan tanggung jawab atas pengajuan SPM.
  2. Pengajuan dispensasi hanya untuk SPM-LS kontraktual yang diterbitkan paling lambat tanggal 21 Desember 2017.

Kanwil DJPb memberikan dispensasi pengajuan SPM-LS dengan ketentuan paling lambat SPM diterima KPPN tanggal 27 Desember 2017.

Persyaratan dokumen sebagaimana pasal 14 PER-12/PB/2017 tetap dilampirkan.