• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Akhir tahun anggaran 2017 telah dekat dan awal tahun 2018 telah mengintip, tetap semangat!!
          

Layanan Pencairan Dana

Layanan pencairan dana ditujukan kepada satker sebagai pengguna anggaran sebagimana tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satker berkenaan.

Bagi petugas satker yang akan melakukan kepentingan dengan KPPN harap selalu membawa KIPS dan mengambil nomor antrian sesuai keperluan yang akan dilaksanakan. Petugas satker yang tidak membawa KIPS tidak akan dilayani oleh petugas KPPN. Antrilah di ruang tunggu KPPN hingga nomor antrian dipanggil.

Pelayanan terkait pencairan dana melalui penerbitan SP2D atas SPM yang disampaikan satker dilaksanakan oleh Front Office Pencairan Dana KPPN.

Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) adalah kartu yang menunjukkan identitas petugas yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyampaikan SPM dan mengambil SP2D.

Ketentuan :

  • Petugas ditunjuk oleh KPA.
  • Petugas dimaksud adalah pejabat perbendaharaan atau pegawai negeri yang memahami prosedur pencairan dana.
  • Petugas ditunjuk dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan, paling banyak 3 orang.
  • KPA mengajukan permintaan pembuatan KIPS kepada Kepala KPPN dengan dilampiri :
    • Surat Penunjukan Petugas;
    • Fotocopy KTP/SIM/Identitas lainnya yang masih berlaku;
    • Foto formal berwarna terbaru (sebaiknya dalam format digital, jika tidak ada digunakan foto cetak berukuran 4x6).

Berdasarkan permintaan KPA, KPPN mencetak KIPS dan menyampaikan kepada KPA dengan menggunakan Berita Acara Penyampaian KIPS.

Dalam hal terjadi perubahan petugas, KPA penyampaikan kembali surat permintaan pembuatan KIPS dengan dilampiri persyaratan di atas serta mengembalikan KIPS petugas lama yang tidak dipergunakan lagi untuk dibuatkan KIPS petugas baru. Jika petugas kehilangan KIPS, KPA dapat meminta pembuatan KIPS kembali disertai alasan kehilangan KIPS.

Dasar Hukum : Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D

Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.

Setiap pengajuan SPM ke KPPN, petugas satker harus membawa KIPS, SPM dalam 2 rangkap, ADK (Arsip Data Komputer), serta dokumen pendukung yang dipersyaratkan sesuai jenis SPM.

Media penyimpanan digital (flashdisk dan sejenisnya) yang memuat ADK dimohon bersih dari berkas / file lain selain ADK dan bebas virus.

Hanya SPM yang memenuhi seluruh persyaratan (kebenaran dan kelengkapan dokumen) yang diterima dan diproses KPPN.

SPM UP

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. ada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). UP dapat diberikan untuk pengeluaran Belanja Barang (kelompok akun 52), Belanja Modal (53), dan Belanja Lain-lain (58).

Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP.

UP dapat diberikan sebesar :

paling banyak untuk pagu yang bisa dibayarkan dengan UP
 Rp.     50.000.000,- sd Rp. 900.000.000,-
 Rp.   100.000.000,- di atas Rp. 900.000.000,- sampai Rp. 2.400.000.000,-
 Rp.  200.000.000,- di atas Rp. 2.400.000.000,- sampai Rp. 6.000.000.000.-
Rp. 500.000.000,- lebih dari Rp. 6.000.000.000,-

 

Syarat pengajuan SPM UP :

Dokumen Pendukung

Kodefikasi SPM

Uraian Pembayaran

  • Surat Pernyataan UP dari KPA

Jenis SPM

:

(10)

Dana UP

"Pembayaran Uang Persediaan."

Cara Bayar

:

(2)

Giro Bank

Jenis Pembayaran

:

(4)

Pembayaran Transito

Sifat Pembayaran

:

(1)

Dana Uang Persediaan

 

UP merupakan pengeluaran transito yang belum membebani anggaran. Dalam SPM UP yang diajukan digunakan akun 825111 untuk UP yang berasal dari Rupiah Murni dan akun 825113 untuk penggunaan PNBP bagi satker yang memiliki dana PNBP.

UP dapat diberikan jika UP tahun lalu telah dipertanggungjawabkan seluruhnya. Jika ada sisa UP di akhir tahun yang disetoran ke kas negara melalui Bank Persepsi, segera laporkan penyetoran tersebut ke Front Office Pencairan Dana KPPN dengan membawa copy SSBP dan Konfirmasi Surat Setoran.

SPM GUP

SPM GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.

UP dapat dimintakan penggantiannya (revolving) jika UP telah dipergunakan paling sedikit 50%. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu beberapa BPP, setiap BPP dapat mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50%.

SPM GUP berfungsi mengganti UP yang telah dipergunakan sekaligus sebagai pertanggungjawaban penggunaan UP tersebut.

Syarat pengajuan SPM GUP :

Dokumen Pendukung

Kodefikasi SPM

Uraian Pembayaran

-

Jenis SPM

:

(5)

Ganti UP

"Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain."

(pilih salah satu : barang, modal, atau belanja lain-lain sesuai klasifikasi belanja dari UP yang telah dipergunakan)

Cara Bayar

:

(2)

Giro Bank

Jenis Pembayaran

:

(1)

Pengeluaran Anggaran

Sifat Pembayaran

:

(3)

Penggantian UP (GU)

 

Jika dalam 2 (dua) bulan setelah pengajuan SPM UP atau SPM GUP terakhir belum diajukan SPM GUP, KPPN akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengajuan Penggantian UP kepada KPA. Jika setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikannya Surat Pemberitahuan belum diajukan penggantian UP, KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada KPA. Pemotongan dilakukan melalui pencantuman potongan UP (akun 815111 atau akun 815113 ) pada SPM GUP atau dengan menyetorkan ke kas negara melalui Bank Persepsi.

Jika dalam 1 (satu) bulan setelah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pemotongan UP 25% KPA belum memotong UP, KPPN memotong UP sebesar 50% dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada KPA.

SPM GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA. SPM GUP Nihil diajukan pada akhir tahun anggaran untuk mempertanggungjawabkan UP yang telah dipergunakan tanpa ada lagi penggantian UP.

Syarat pengajuan SPM GUP Nihil:

Dokumen Pendukung

Kodefikasi SPM

Uraian Pembayaran

  • Copy Bukti Setor (SSBP) Pengembalian UP dan Konfirmasi Surat Setoran
(jika ada sisa UP yang disetorkan)

Jenis SPM

:

(5)

Ganti UP

"Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain."

(pilih salah satu : barang, modal, atau belanja lain-lain sesuai klasifikasi belanja dari UP yang telah dipergunakan)

Cara Bayar

:

(5)

Nihil

Jenis Pembayaran

:

(1)

Pengeluaran Anggaran

Uraian Kepada ditulis "Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya"

Sifat Pembayaran

:

(5)

Nihil

Nomor dan nama rekening dikosongkan.

SPM TUP

SPM Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.

Syarat penggunaan TUP:

  1. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan
  2. tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.

Sebelum KPA mengajukan SPM TUP, KPA mengajukan permintaan TUP kepada KPPN. Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan TUP melalui surat persetujuan pemberian TUP.

Syarat pengajuan SPM Penyediaan TUP :

Dokumen Pendukung

Kodefikasi SPM

Uraian Pembayaran

  • Copy Surat Persetujuan TUP dari Kepala KPPN.

Jenis SPM

:

(10)

Dana UP

"Penyediaan Tambahan Uang Persediaan."

Cara Bayar

:

(2)

Giro Bank

Jenis Pembayaran

:

(4)

Pengeluaran Transito

Sifat Pembayaran

:

(2)

Tambahan UP (TUP)

 

TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu 1 bulan. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN. Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.

Syarat pengajuan SPM Pertanggungjawaban TUP :

Dokumen Pendukung

Kodefikasi SPM

Uraian Pembayaran

  • Copy Bukti Setor (SSBP) Pengembalian UP dan Konfirmasi Surat Setoran
(jika ada sisa TUP yang disetorkan)

Jenis SPM

:

(5)

Ganti UP

"Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain."

(pilih salah satu : barang, modal, atau belanja lain-lain sesuai klasifikasi belanja dari UP yang telah dipergunakan)

Cara Bayar

:

(5)

Nihil

Jenis Pembayaran

:

(1)

Pengeluaran Anggaran

Uraian Kepada ditulis "Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya"

Sifat Pembayaran

:

(6)

Pertanggungjawaban TUP (PTUP)

Nomor dan nama rekening dikosongkan.

SPM LS Gaji

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

Yang termasuk dalam kategori SPM LS Gaji adalah pembayaran gaji induk pegawai (PNS, Anggota Polri, dan anggota TNI), gaji susulan, kekurangan gaji, gaji bulan ke-13, uang duka wafat, uang duka tewas, terusan penghasilan gaji, uang muka (persekot) gaji.

Syarat pengajuan SPM LS Gaji :

No

Jenis Pembayaran

Uraian Pembayaran

 

Dokumen Pendukung

 

Kodefikasi SPM

1

Gaji Induk

"Pembayaran gaji induk pegawai bulan ...... 20.. untuk ....pegawai ....jiwa."

  1. Daftar Nominatif penerima (Lampiran nomor rekening) yang ditandatangani PPSPM untuk penerima lebih dari 1 pegawai.
  2. SSP PPh pasal 21 (411121) bila dikenakan pajak
  3. Daftar perubahan data pegawai yang telah diuji & ditandatangani oleh PPSPM
  4. ADK perubahan data pegawai
  5. ADK Perhitungan pembayaran belanja pegawai sesuai perubahan data pegawai (ADK GPP)
  6. ADK pendukung yang dipersyaratkan (contoh. ADK Pegawai Pindah)
  7. Lampiran lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku

 

 

 

 

Jenis SPM

:

 (1) 

Gaji Induk / Gaji Bulan Ke-13

 2

Gaji Susulan

"Pembayaran gaji susulan pegawai bulan ...... 20.. untuk ....pegawai ....jiwa."

   

(2)

Gaji Susulan / Gaji Terusan

 3

Kekurangan Gaji

 "Pembayaran kekurangan gaji pegawai bulan ....... sampai dengan bulan ....... 20.. untuk ....pegawai ....jiwa."

   

(3)

Kekurangan Gaji / Uang Duka Wafat / Uang Duka Tewas / Persekot Gaji

 4

Gaji bulan ke-13

"Pembayaran gaji pegawai bulan ke-13 tahun 20.. untuk ....pegawai ....jiwa."

   

(4)

Gaji Lainnya

 5

Uang Duka Wafat

"Pembayaran uang duka wafat atas nama ....... meninggal ....... 20.. "

Cara Bayar

:

 (2)

Giro Bank

 6

Uang Duka Tewas

 

"Pembayaran uang duka tewas atas nama ....... meninggal ....... 20.. "

Dokumen pendukung di atas disesuaikan dengan keperluan / jenis pembayaran gaji

Jenis Pembayaran

:

 (1)

Pengeluaran Anggaran

 7

 Gaji Terusan

 

"Pembayaran gaji terusan ke-.... bulan ...... 20.. atas nama ....... meninggal ...... 20.."

 

 


 


 

Sifat Pembayaran

:

 (4)

Pembayaran Langsung (LS)

   

Uang Duka Wafat/Tewas dan Gaji Terusan ditujukan Kepada nama ahli waris dari pegawai yang meninggal (nama janda/duda/anak)

 

       

 

 

 

8

Uang Muka Gaji / Persekot Gaji

 

"Pembayaran uang muka gaji / persekot gaji atas nama ....... " atau

"Pembayaran uang muka gaji / persekot gaji untuk ....pegawai ....jiwa"

 

 

Untuk satker Kepolisian dan TNI, silakan ditambahkan keterangan "PNS", "Anggota Polri", atau "Anggota TNI".

SPM LS Non Gaji

Kategori SPM LS Non Gaji diantaranya meliputi pembayaran lembur, vakasi, uang makan, honorarium, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Kodefikasi SPM LS Non Gaji

Jenis SPM

:

(7)

Langsung

Cara Bayar

:

(2)

Giro Bank

Jenis Pembayaran

:

(1)

Pengeluaran Anggaran

Sifat Pembayaran

:

(4)

Pembayaran Langsung (LS)

 

No Jenis Pembayaran Uraian Pembayaran Dokumen pendukung
  Belanja Pegawai
1 Lembur "Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur PNS bulan ...... 20.. sesuai SPK lembur nomor ........ tanggal ....... untuk ....pegawai."
  1. Daftar Nominatif penerima (Lampiran nomor rekening) yang ditandatangani PPSPM untuk penerima lebih dari 1 orang.
  2. SSP PPh pasal 21 (411121) bila dikenakan pajak.
  3. Lampiran lain yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku.
2 Vakasi "Pembayaran belanja vakasi bulan ...... 20.. sesuai SK nomor ...... tanggal ........ untuk ....pegawai."
3 Uang makan "Pembayaran uang makan PNS bulan ...... 20.. untuk .....pegawai."
4 Tunjangan Profesi Guru dan Dosen "Pembayaran tunjangan profesi guru/dosen bulan ........ 20.. untuk ....pegawai."
5 Belanja Pegawai Lainnya "Pembayaran belanja pegawai bulan .... 20.. sesuai SK nomor ...... tanggal ........"
6 Tunjangan Kinerja "Pembayaran tunjangan kinerja bulan ........ 20.. untuk ....pegawai."
  1. Rekapitulasi Daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai.
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
  Belanja Barang dan Modal
7 Perjalanan Dinas "Pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai Surat Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas (SPD) nomor .... tanggal …." Daftar Nominatif Penerima (Lampiran nomor rekening) untuk penerima lebih dari 1 orang.
8 Hororarium Bulanan "Pembayaran honorarium .......... bulan ........ 20.. sesuai SK nomor ...... tanggal ..... "
  1. SSP bila dikenakan potongan pajak
  2. Daftar Nominatif Penerima (Lampiran nomor rekening) untuk penerima lebih dari 1 orang.
9 Hororarium Kegiatan (sekali bayar) "Pembayaran honorarium .......... sesuai SK nomor ...... tanggal ..... "
10 Pengadaan Barang / Jasa (PBJ)
  PBJ sekali bayar / sekaligus Pembayaran belanja barang/modal/lain-lain ....... sesuai kontrak/SPK nomor …. tanggal …. , Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor …. tanggal …. , Berita Acara Pembayaran (BAP) nomor …. tanggal ….
  1. Kartu Pengawasan Kontrak.
  2. Kartu Register Data Realisasi Kontrak
  3. SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak.
  PBJ pembayaran Uang Muka Pembayaran belanja barang/modal/lain-lain ......  sesuai kontrak nomor …. tanggal …. SPMK nomor …. tanggal …. , Jaminan Uang Muka dari ...... nomor …. tanggal …. BAP nomor …. tanggal ….”
  1. Asli Surat Jaminan Uang Muka (dengan persyaratan sesuai Perdirjen 19/PB/2013 tentang Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka).
  2. Asli Surat Kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Uang Muka.
  3. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit Jaminan Uang Muka yang telah disahkan oleh PPSPM.
  4. SSP apabila dikenakan pajak.
  PBJ Bertahap Pembayaran belanja barang/modal lain-lain ...... tahap….sesuai kontrak nomor …. tanggal …. BAP nomor….tanggal ….” 
  1. Kartu Pengawasan Kontrak.
  2. Kartu Register Data Realisasi Kontrak
  3. SSP sesuai potongan pajak yang dikenakan apabila dikenakan pajak.
  PBJ Tahap Terakhir Pembayaran belanja barang/modal/lain-lain ...... sesuai kontrak nomor …. tanggal …. BAST nomor …. tanggal …. BAP nomor …. tanggal ….
  PBJ Pemeliharaan / Retensi Pembayaran belanja barang/modal/lain-lain ...... sesuai kontrak nomor …. tanggal …. BAST nomor …. tanggal …. BAP nomor …. tanggal ….Jaminan Pemeliharaan dari ..... nomor ..... tanggal .....
  PBJ Lainnya Pembayaran belanja barang/modal/lain-lain ...... sesuai (dokumen yang menjadi dasar pembayaran, misal kuitansi, invoice tagihan, dll) nomor .… tanggal ….”

 

 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran negara atas beban berdasarkan APBN. SP2D diterbitkan berdasarkan SPM yang disampaikan satker.

Jenis SP2D

Jangka Waktu Penyelesaian

SP2D LS Non Gaji

 1 (satu) hari

SP2D UP/GUP/TUP/PTUP

 1 (satu) hari

SP2D Gaji Induk

paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran

SP2D Gaji Susulan/Terusan/Kekurangan Gaji/Uang Duka/Persekot Gaji

1 (satu) hari

 

SPM yang diterima paling lambat pukul 11:30 (untuk hari Senin sd Kamis) atau pukul 10:30 (untuk hari Jumat) diproses/diselesaikan menjadi SP2D selama paling lambat satu hari setelah SPM diterima secara lengkap, dengan tanggal SP2D pada tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan SPM. SPM yang disampaikan setelah lewat waktu tersebut diproses selama paling lambat satu hari dengan SP2D tertanggal hari kerja berikutnya dari tanggal pengajuan SPM ke KPPN.

Hanya SPM yang memenuhi seluruh persyaratan (kebenaran dan kelengkapan dokumen) yang diterima dan diproses KPPN.

Satker dapat melakukan perubahan data pengeluaran dan atau potongan dalam SPM yang telah diajukan kepada KPPN dan telah diterbitkan SP2D. Koreksi tidak dapat dilakukan terhadap data SPM yang mengakibatkan perubahan jumlah uang baik pada jumlah total pengeluaran, jumlah totol penerimaan, dan/atau jumlah bersih dalam SPM. Koreksi yang mengakibatkan terjadinya pergeseran realisasi pada pagu dana satker dapat dilakukan sepanjang pagu dana satker masih tersedia.

Satker (KPA) melakukan koreksi dengan mengajukan Surat Permintaan Koreksi Data pengeluaran dan/atau potongan SPM/SP2D kepada KPPN. Format surat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN. Surat permintaan koreksi tersebut wajib dilampiri dengan:

  1. Daftar Rincian Koreksi Data yang ditandatangani KPA;
  2. Copy SPM dan SP2D sebelum koreksi;
  3. SPM setelah koreksi;
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Koreksi/Ralat SPM;
  5. ADK Koreksi SPM (SPM yang sudah diperbaiki).

KPPN akan melakukan penelitian terhadap permintaan koreksi satker. Bila koreksi/ralat SPM dapat dilakukan maka KPPN akan menerbitkan Nota Penyesuaian. Nota Penyesuaian yang diterbitkan KPPN merupakan dasar perubahan pada satker, pada aplikasi SAKPA dan dalam laporan keuangan satker.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

Sebelum mengajukan SPM TUP, KPA mengajukan Permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai:

  1. Rincian Rencana Penggunaan TUP; dan
  2. Surat yang memuat Syarat Penggunaan TUP.

Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan TUP melalui Surat Persetujuan Pemberian TUP.

Surat Persetujuan TUP dicopy untuk dilampirkan dalam SPM penyediaan dan TUP.

TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D Penyediaan TUP dan dapat dilakukan secara bertahap. Jika satu bulan sejak tanggal tersebut adalah hari libur, maka pertanggungjawaban TUP dilaksanakan 1 (satu) hari kerja sebelumnya. Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan Surat Teguran kepada KPA.

Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.

Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP (dispensasi TUP) dengan pertimbangan:

  1. KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; dan
  2. KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.
 Permintaan Persetujuan  Jangka Waktu Penyelesaian Jawaban Persetujuan oleh KPPN
 Persetujuan TUP  1 (satu) hari kerja
 Persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP (dispensasi TUP)  1 (satu) hari kerja

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/ dikeluarkan oleh KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN tempat pembayaran belanja pegawai.

SKPP diterbitkan agar pegawai dihentikan pembayaran belanja pegawainya (gaji, tunjangan, atau penghasilan lannya sebagai pegawai) dan dapat menerima pembayaran di tempat baru (untuk pegawai pindah dan pensiun). Pada SKPP, selain dicantumkan perincian gaji bulan terakhir yang telah dibayar, juga dicantumkan utang-utang kepada negara dari pegawai yang bersangkutan bila ada.

Satker menyusun SKPP Pegawai Pindah dalam rangkap 4 (empat) dengan penjelasan :

  • lembar I untuk pegawai yang bersangkutan;
  • lembar II untuk satuan kerja yang baru, dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah, sebagai dokumen pembayaran satker;
  • lembar III untuk pertinggal satuan kerja yang bersangkutan;
  • lembar IV untuk KPPN asal sebagai pertinggal.

SKPP Pegawai Pensiun diterbitkan rangkap 5 (lima) dengan penjelasan:

  • lembar I & II kedua untuk PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero);
  • lembar III untuk kepada pegawai yang bersangkutan;
  • lembar IV untuk satuan kerja bersangkutan;
  • lembar V untuk KPPN sebagai pertinggal.

Satker menerbitkan SKPP untuk disahkan KPPN di mana satker dibayarkan belanja pegawainya dengan dilampiri Surat Keputusan (SK) yang mendasari penghentian pembayaran (misalnya SK pindah, SK pensiun, atau SK pemberhentian. Tanggal penerbitan SKPP sama atau setelah tanggal gaji/tunjangan terakhir yang dibayarkan kepada pegawai. KPPN menerima SKPP kemudian mengesahkan SKPP dengan memberi keterangan bahwa pegawai yang bersangkutan di-nonaktifkan dari database KPPN oleh Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN.

SKPP dengan Aplikasi GPP/BPP diselesaikan paling lambat 1 hari kerja setelah SKPP diterima secara benar. SKPP Non Aplikasi GPP/BPP (TNI) diselesaikan paling lambat 5 hari kerja setelah SKPP diterima secara benar.