• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Akhir tahun anggaran 2017 telah dekat dan awal tahun 2018 telah mengintip, tetap semangat!!
          

Penatausahaan Penerimaan Negara

KPPN melaksanakan penatausahaan penerimaan negara sebagai bagian dari kewenangan KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara. Seksi Bank KPPN menerima pelaporan penerimaan negara dari Bank/Pos mitra kerja KPPN dan memberikan konfirmasi dan penyelesaian masalah terkait penerimaan negara.

Setoran yang berasal dari pajak, pabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan bentuk-bentuk penerimaan negara lainnya disimpan di Rekening Kas Negara yang dikelola oleh KPPN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Konfirmasi telah dibukukan atau legalisir atas surat setoran (Surat Setoran Pajak (SSP)/Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/SSPB/SSPCP) yang disetorkan melalui bank/pos persepsi mitra KPPN Pangkalpinang dapat dilakukan dengan :

  • Masyarakat dapat datang langsung ke loket Front Office Bank/Giro Pos KPPN Pangkalpinang dengan membawa fotocopy surat setoran yang akan dikonfirmasi dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menunjukkan kode NTPN. Masyarakat akan memperoleh Bukti Konfirmasi bahwa setoran telah masuk ke dalam Rekening Kas Negara dan dibukukan sebagai Penerimaan Negara.
  • Satker melakukan konfirmasi dengan menyerahkan Surat permintaan konfirmasi kepada KPPN Pangkalpinang dilampiri surat setoran dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menunjukkan kode NTPN;
    • Surat Setoran tersebut agar di legalisir oleh KPA/PPK terlebih dahulu;
    • Menggunakan Aplikasi Konfirmasi Penerimaan. Satuan kerja mengisi detail data setoran yaitu kode NTPN, Kode NTB, Kode satker, Kode MAP,  dan jumlah setoran. ADK hasil aplikasi disertakan dalam pengajuan konfirmasi.

Perbaikan data atas kesalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pengembalian Belanja melalui setoran Bank/Pos Persepsi dilakukan terhadap :

Kesalahan kode setoran

Kesalahan penyetoran penerimaan negara berupa penyetoran beberapa jenis setoran dan/atau beberapa satuan kerja penyetor, penggunaan satu kali bukti setor Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan disahkan dengan satu Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).
Kesalahan penyetoran tidak mengakibatkan uang keluar dari Rekening Kas Negara

Syarat perbaikan data:

  • Surat Permohonan Transaksi Penerimaan Negara
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
  • Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara


KPPN akan menyusun Nota Penyesuaian perbaikan data penerimaan negara dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perbaikan Transaksi kepada satker. Berdasarkan Nota Penyesuaian tersebut, satker melakukan perbaikan data penerimaan pada aplikasi SAKPA.

Dasar Hukum : Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No : SE-35/PB/2009 tgl 7 Okt 2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.