• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Mengawali tahun anggaran 2018, satker diminta mengirimkan penetapan petugas pengantar SPM, penetapan pejabat perbendaharaan, mengembalikan Pakta Integritas, dan mengisi reviu pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2017
          

Tim Pengelola Website

 

Mulyo slamet

  

 Penanggung Jawab

Mulyo Slamet

     
Joyo  

 Pengarah

 Joyo Nuroso

     
 

 Administrator I

 Eka Daddy Kurnia

     
 

 Administrator II

 Titian Raharjo

Online Monitoring SPAN

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) adalah merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk melakukan monitoring data transaksi anggaran yang dilaksanakan melalui SPAN. Pengguna OM SPAN adalah Kantor Pusat, Kanwil DJPB, KPPN, dan satuan kerja.

Melalui OM SPAN, satuan kerja dapat melakukan monitoring transaksi yang dilaksanakan melalui SPAN. Satuan keja dapat memonitor penyeleaian SPM yang diajukan kepada KPPN, memeriksa data supplier yang telah disampaikan, memastikan bahwa revisi anggaran telah berjalan, maupun mengawasi realisasi pencairan anggaran pada unit satuan kerja tersebut.

Satuan kerja yang hendak menggunakan OM SPAN mengajukan surat permohonan kepada KPPN. Satker dapat sekaligus membawa Berita Acara Serah Terima User dan Password SPAN yang telah ditandatangai pimpinan satker/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mempercepat proses pendaftaran user OM SPAN.

Format surat permohonan user dan password OM SPAN.

Berita Acara Serah Terima User dan Password SPAN.

Setelah memperoleh user dan password OM SPAN, pengguna dapat masuk ke menu login monitoring SPAN.

Banner OM-SPAN

SPAN

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan berbasis IT. Pengembangan SPAN dilakukan oleh tim terpadu dari Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, dan Pusintek Kementerian Keuangan. Semula SPAN direncanakan diimplementasikan pada tahun 2013.

Dasar pelaksanaan SPAN dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.05/2014 tanggal 25 Juli 2014.

Tahap implementasi SPAN dimulai dari tahap Piloting SPAN. Tahap berikutnya adalah tahap Roll Out SPAN.

KPPN Pangkalpinang direncanakan akan melaksanakan roll out SPAN tahap II paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Layanan Verifikasi dan Akuntansi

Dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sesuai peraturan perundangan satker memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelaporan keuangan atas penggunaan dana APBN. Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan bersama satker dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan APBN.


REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dengan UAKBUN

  • Rekonsiliasi dilakukan antara UAKPA dan UAKPA BUN setiap bulan dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara.
  • Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN.
  • Rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
  • Untuk memperlancar pelayanan rekonsiliasi, KPPN Pangkalpinang menyediakan sarana email khusus untuk penerimaan ADK dengan alamat Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  • UAKPA yang tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi dikenakan sanksi administratif
  • Dokumen yang disampaikan dalam rangka rekonsiliasi adalah :
    • Arsip Data Komputer (ADK)
    • Register Pengiriman ke KPPN
    • Copy register pengiriman ke UAPPA-W atau UAPPA-E1 bulan sebelumnya
    • Laporan Anggaran Belanja
    • Laporan Anggaran Pendapatan
    • Laporan Realisasi Belanja
    • Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
    • Laporan Realisasi Pendapatan
    • Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan
    • Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
    • Laporan Realisasi Pengembalian Penerimaan Pembiayaan
    • Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
    • Laporan Realisasi Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan
    • Neraca SAKPA
    • Neraca SIMAK-BMN
    • Rekening koran
    • SSBP/SSPB (dilegalisir) jika setoran dibayarkan melalui bank/persepsi KPPN lain

Sanksi

  • Pengenaan sanksi dilaksanakan oleh KPPN dengan mengembalikan SPM yang telah diajukan oleh UAKPA/satuan kerja. Pengembalian SPM dilakukan kecuali terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
  • Pengenaan sanksi tidak membebaskan UAKPA untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN.
  • Pengenaan sanksi dilakukan oleh KPPN dengan menerbitkan SP2S.
  • Dalam hal UAKPA dan UAKPA BUN telah melaksanakan rekonsiliasi dengan UAKBUN-D/KPPN setelah dikenakan sanksi, KPPN menerbitkan SP3S bersamaan dengan penerbitan BAR. Penerbitan SP3S mencabut sanksi sebagaimana dimaksud di atas.