• Bareng6.jpg
  • Papan_nama_KPPN2.jpg
  • Pelayanan2.jpg

  Akhir tahun anggaran 2017 telah dekat dan awal tahun 2018 telah mengintip, tetap semangat!!
          

Layanan Verifikasi dan Akuntansi

Dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sesuai peraturan perundangan satker memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelaporan keuangan atas penggunaan dana APBN. Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan bersama satker dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan APBN.


REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dengan UAKBUN

  • Rekonsiliasi dilakukan antara UAKPA dan UAKPA BUN setiap bulan dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara.
  • Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN.
  • Rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
  • Untuk memperlancar pelayanan rekonsiliasi, KPPN Pangkalpinang menyediakan sarana email khusus untuk penerimaan ADK dengan alamat Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  • UAKPA yang tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi dikenakan sanksi administratif
  • Dokumen yang disampaikan dalam rangka rekonsiliasi adalah :
    • Arsip Data Komputer (ADK)
    • Register Pengiriman ke KPPN
    • Copy register pengiriman ke UAPPA-W atau UAPPA-E1 bulan sebelumnya
    • Laporan Anggaran Belanja
    • Laporan Anggaran Pendapatan
    • Laporan Realisasi Belanja
    • Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
    • Laporan Realisasi Pendapatan
    • Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan
    • Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
    • Laporan Realisasi Pengembalian Penerimaan Pembiayaan
    • Laporan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
    • Laporan Realisasi Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan
    • Neraca SAKPA
    • Neraca SIMAK-BMN
    • Rekening koran
    • SSBP/SSPB (dilegalisir) jika setoran dibayarkan melalui bank/persepsi KPPN lain

Sanksi

  • Pengenaan sanksi dilaksanakan oleh KPPN dengan mengembalikan SPM yang telah diajukan oleh UAKPA/satuan kerja. Pengembalian SPM dilakukan kecuali terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian.
  • Pengenaan sanksi tidak membebaskan UAKPA untuk melakukan rekonsiliasi dengan UAKBUN.
  • Pengenaan sanksi dilakukan oleh KPPN dengan menerbitkan SP2S.
  • Dalam hal UAKPA dan UAKPA BUN telah melaksanakan rekonsiliasi dengan UAKBUN-D/KPPN setelah dikenakan sanksi, KPPN menerbitkan SP3S bersamaan dengan penerbitan BAR. Penerbitan SP3S mencabut sanksi sebagaimana dimaksud di atas.